Asas budaya hukum yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PA DA DINAS KO PERASI . Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Di mana masyarakat harus menyesuaikan diri dengan Virus Covid-19 seperti menjalankan protokol kesehatan, pembatasan interaksi sosial atau social. Adapun manfaat nyata yang dirasakan seperti; 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah;3 TraceTogether guna menjamin upaya physical distancing dengan pasien positif COVID-19 dan orang dalam pemantauan8, dan juga dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik yang secara maksimal dialihkan pada layanan digital di bawah koordinasi Public Service Division in Prime Minister’s Office9. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Sebagai. Interaktif, yaitu tahap dimana e-government mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan e-government (atau dalam bahasa Indonesia disebut pemerintahan elektronik). 081227901212. publik). ” Jurnal Ilmiah. Dengan diluncurkannya peta jalan tersebut pemerintah kini berpacu mempersiapkan. Volume 3 Issue 2, June 2020 224 Pada tahun 2020, Deborah Agostino, et. Perkembangan pelayanan publik yang manual atau sederhana menjadi e-government ini dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi. Kejelasan kebijakan sendiri dapat ditandai dengan transparansinya dalam perencanaan hingga pada akhir pengevaluasian. 06 Des 2021 17. ABSTRAK Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dapat didukung oleh penerapan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien. pengembangan e-government dalam pelayanan administrasi secara daring yang dikaikan dengan konsep strategi dari analisis SWOT, antara lain: Strenghts (kekuatan) yaitu kekuatan apa (sasaran) apa yang harus dicapai agar kemajuan teknologi akan berdampak pada pengembangan e-government yang optimal. 8). Kedua. 8 Tabel 1. xii SUMMARY Devi Permana, 2020, NPM 21701091077, Public Administration Study Program Faculty of Administrative Sciences, University of Islam Malang,. Rencana strategis ASEAN tahun 2020, yaitu mendorong seluruh anggotanya untuk mengembangkan layanan e-Government. id. Solusi yang dihadirkan di Surabaya mencakup Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. yang terlibat di dalam e-gov mestinya adalah semua cabang atau instansi pemerintahan. Kementerian Hukum Dan HAM dalam pelaksanaan e-government memenuhi tahap pertama yaitu information publishing dan kedua “official” two-way. Dalam memberikan pelayanan publik, menurut Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Hak dan kewajiban bagi pemerintah maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Terdapat empat tujuan yang dibuat untuk menjalankan. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. 2 mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak berkepentingan (Indrajit, 2004:2). Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis Pelayanan Publik, E- menemukan bahwa penggunaan e-government masih membutuhkan Government, Covid-19 pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan dalam hal efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), reliabilitas (reliability), dan Keywords : dukungan. Alih-alih datang ke. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Mendekatkan pengambilan keputusan(information and communication technologi=ICT) dalam administrasi publik. OPTIMALISASI PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Wulan Suciska Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2. Untuk menjawab berbagai topik tersebut penulis menggunakan pendekatan literatur review serta. Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi about 17 hours ago. Kegunaan Naskah. Contoh E. GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PA DA DINAS KO PERASI . Kerangka tersebut mengkaitkan semua kebijakan, peraturan perundang-undangan,. LATAR BELAKANG Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, OpenContoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini. E-Government meningkatkan efisiensi; Dalam melakukan penelitian terkait “Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal”, Diperlukan untuk meninjau penelitian sebelumnya. Tahapan implementasi e-government menurut Bank Dunia (Center for Democracy and Technology, 2002:3-4) terdiri atas Tiga Tahap, yaitu: Publish, Interact , dan Transact. Hasil penelitian adalah mendapatkan inovasi pelayanan publik dalam penerapan prinsip e-governemnt yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut. Kelima aplikasi tersebut diperkenalkan langsung oleh Eko Sutrisno, S. (2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Pengertian E-Government merupakan kependekan dari Electronic-Government atau di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik. Lumbanraja (2020). Namun, tantangan besar dalam implementasi e-government desa masih harus dihadapi. Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting about 23 hours ago. Konsep e-Government berkembang didasarkan atas tiga kecenderungan, yaitu: 1. Keberhasilan dari program ini juga bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara. e-Government ini juga merupakan salah satu inovasi komunikasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat bersikap lebih aktif dan berfikir kritis serta meningkatkan efisiensi, kenyamanan aksesbilitas dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah atau bisa disebut sebagai public services. 145030101111024 . Grand Design. Regulasi. PENDAHULUAN Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan Prinsip Pelayanan Publik Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan dengan prisip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut: a. Nugraha, J. Kom, M. 3, No. T. (n. Dalam perkembangan e-government di Indonesia, dukungan pemerintah sebenarnya baru mulai tampak pada. 2. Penerapan e-government telah diatur pada INPRES No. yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. “Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. Kemudian menurut Conrad, dalam Susanti (2006:21), e-government adalah suatu istilah yang diberikan untuk suatu pemerintahan yangKonsep Electronic Government Dalam Indrajit (2004:2) UNDP (United Nation Development Program)) mendefinisikan e-Government, yaitu “e-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies”. Oleh karena itu, penerapan e-government pada sektor pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan). Irawan, Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik 178 Manfaat Implementasi E-Government Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan e-Government (OECD 2005 dalam Darmawan, 2011: 70), yakni: 1. Konsep Electronic Government Electronic Government atau E-Govt merupakan suatu keniscayaan dalam era industri 4. suatu kemampuan yang sangat diperlukan dalam pelayanan publik, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa. Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk. Agus Supriadi H MS. Kebijakan terkait Pelayanan Publik Digital Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tertuang bahwa pelayanan. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Meski demikian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Sleman baru sebatas tahap awal pengembangan e-government, yaitu tahap persiapan. E-government system pada hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan public yang lebih efektif dan efisien (Sosiawan, 2008). pelayanan publik yang inovatif tersebut pelu didukung dengan penciptaan suasana pelayanan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan, di mana hal tersebut dilakukan di Kantor Imigrasi Kediri. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. eGovernment is connecting the government with citizens, businesses, and other stakeholders, via computers and internet. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. v5i1. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Buku ini bermanfaat bagi para. Pelayanan publik berbasis E-Government memiliki manfaat antara . 1892. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Valume 1, Nomor 2, Desember 2018. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peneliti telah mencapai banyak hasil penelitian terkait dengan kebijakan layanan publik e-government di bawah normal baru. Ida Yunari Ristiani, Manajemen Pelayanan Publik« 165 Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen (E-ISSN: 2615-4978, P-ISSN: 2086-4620) Vol X1 No 2. Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap lembaga pemerintah yang mencakup: a. Aplikasi E-kios merupakan suatu sistem layanan kebijaklan publik pada sejumlah pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan publiknya. Program ini merupakan sebuah. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini pelayanan publik bisa dilakukanIni dapat diinterpretasikan bahwa wujud e-government dalam pelayanan e-KTP dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis informasi. Intelligent Nation pada tahun 1980-an.  Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah. Penerapan e-government bila dilihat dari tujuannya dirasa memberikan manfaat yang besar bagi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama pada masa seperti ini dimana di 2020 terdapat pandemi covid-19 yang memaksa semua kegiatan kehidupan berubah. Dengan adanya layanan ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih. manajemen dan teknologi dalam pengadaan infrastruktur pelayanan publik. TERKINI. Kota Malang kepada seluruh SKPD yang mampu inovatif dan kreatif dalammemberikan pelayanan publik kepada masyarakatdengan menggunakan teknologi infomrasi dan. Government to Employe atau biasa disingkat dengan G2E merupakan suatu layanan E-Government yang berfokus pada pelayanan untuk kesejahteraan pekerja, termasuk diantaranya:. vi RINGKASAN Elga Goesman Verdiansyah Mittahul Huda, 2015. Salah satu cara pemerintah adalah mengintensifkan layanan elektronik (e-services) dalam manajemen pemerintahan atau yang disebut e-government. Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif; dan 4. dengan tujuan mengukur kondisi e-government dalam kondisi matang. Yogyakarta: Gadjah. BAB II PEMBAHASAN A. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten. (2018). Apresiasi Kinerja, Komite I DPD RI Dukung Penuh Program Kementerian Kominfo about 18 hours ago. Show abstract. Beberapa contoh dari hal tersebut adalah Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sleman,. Sebagai contoh, tahun. Oleh Abdul Kadir Minggu, 24 Januari 2021 14:04 WIB. Regulasi. Dampaknya adalah sistem dalam Smart Government dapat menopang dan menjamin kemudahan. T. Buku ini juga memberikan contoh dan studi kasus pelayanan publik digital di berbagai sektor, seperti e-commerce, telekomunikasi, dan statistik. co. Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik random sampling, analisis deskriptif dan analisis korelasi, menggunakan dua variabel yaitu: Penerapan electronic government (X) dan pelayanan publik (Y) Efektivitas, website, pelayanan publik, e-Government. Nugraha, J. HILYATUL AZKIYA, 071411133019 (2018) PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada. melakukan pelayanan publik, telah melakukan pelayanan publik dengan aplikasi digitalisasi teknologi dan masyarakat merasakan kepuasannya. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. It has received fairly extensive attention. 4. 10 Jenis Pelayanan Publik dan Contohnya. Aplikasi pemerintahan yang sukses membantu kelancaran layanan pada masyarakat. Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Di dalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat,. Salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan pelayanan yaitu dengan. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. terjadinya perubahan paradigma dalam organisasi publik menuju paradigma baru administrasi publik yaitu modern governance (Kooiman, 1993; 1). 213. Ketidaksiapan sumber daya manusia,Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Menurut Hardiansyah (2011), E-government adalah kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. PELAYANAN PUBLIK ERA 4. 2. yang terlibat di dalam e-gov mestinya adalah semua cabang atau instansi pemerintahan. Makassar (ANTARA) - Pada era digitalisasi yang serba cepat dan ditambah kemunculan pandemi. . memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web, melakukan pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik, dan sebagainya. Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021 Putri Rahmaini Universitas Muhammadiyah Lampung Email: rahmaini34@gmail. Dosen Pembimbing Dr. Pandemi. 3 Tahun 2003. In book: KebijaKan dan Pelayanan PubliK berbasis Keadilan sosial di era disruPsi dan big data (pp. Berikut pembahasan mengenai kelebihan dari E-Government dari segi kepada rakyat. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan termasuk pemerintah kota Surabaya. Saat ini, e-Government telah dikembangkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi. kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan publik. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat. Dalam kesempatan ini, Menteri Syafruddin memaparkan tentang peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mengimplementasikan Open Government, yaitu melalui program One Agency, One Innovation yang diluncurkan oleh Kementerian PANRB. Beberapa contoh sistem e-government ini misalnya e -budgeting, e-procurement, e-audit, e. Meskipun sudah diterapkannya E-kios secara meluas di berbagai wilayah di kota Surabaya, dalam. "Lebih penting lagi, humas harus mampu menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol informasi yang. Perumusan dan Pelksanaan Kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Layna ManajemenData Informasi e-Government, Intergasi Laynan Publik dan Kepemerintahan, Layanan keamnn Informasi e. Terkini. (2014). Full-text available. informasi dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik (Prahono,. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana e-government di BPS Provinsi D. Pemerintah di Indonesia sudah banyak E-Government yang diterapkan seperti e-KTP, e-passport. Yogyakarta: ANDI, 2016. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada. Surabaya ~ Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-Government dengan baik. Seamless: integrasi penuh layanan publik secara online. Penerapan Sistem Pajak Online (e-tax) ini didasarkan dengan kewenangan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai bentuk penerapan kebijakansebagai upaya untuk lebih baik yang berorientasi pada pelayanan publik kepada masyarakat umum, serta membantu dalam memberikan pelayanan transparan dan memuaskan bagi. Penerapan E- Health. Dosen Pengasuh : Prof Dr H Supli Effendi Rahim. Apakah yang anda lakukan itu termasuk dalam cakupan dan konsep e-government? Selanjutnya, pernahkan anda mengunjungi satu situs pelayanan publik untuk mendapatkan pelayanan publik secara online, misalnya pengurusan surat izin, pengurusan pasport, layanan kependudukan atau yang lainnya? Apakah ini yang dimaksud Informasi Publik. E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. SosialisasiTugas Makalah Pelayanan Publik Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-government di Indonesia NAMA :SINARTO SAPUTRA PAWANG NPP : 23. • Rabu, 04/11/2020 • Ita Wijayanti 33821. Oleh Lestyo Mawarti Diposting pada 12 September 2022. (2020). Lebih lanjut, diskursus tentang good governance sendiri telah menjadi tema penting dalam berbagai pemahasan terkait pelayanan publik dalam. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut. Hanya sedikit Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggunakan teknologi dalam proses pelayanan publik. Semoga inovasi ini dapat terus.